Tegal, HarianWAWASAN – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah perairan, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menggelar diskusi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal, Jawa Tengah, Senin (25/11/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) ini bertujuan mendeteksi dini potensi gangguan kamtibmas serta membahas berbagai isu yang dihadapi nelayan.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, AKBP Suratno, S.H., M.M., beserta anggota, Wakil Ketua DPC HNSI Tegal, H. Suryadi, dan jajaran pengurus HNSI Tegal.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah aksi demo nelayan pada 16 Oktober 2024. Dalam aksi tersebut, nelayan Tegal menolak aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang melibatkan zonasi, kuota, sistem kontrak, serta pembatasan kapal kecil untuk melaut di atas 12 mil. Demo dimulai dari kawasan Pelabuhan Perikanan Jongor, Tegalsari, Kota Tegal, dan dilanjutkan dengan long march melalui Jalan Lingkar Utara.
Wakil Ketua DPC HNSI Tegal, H. Suryadi, mengungkapkan keluhan nelayan terkait beberapa kebijakan yang dinilai merugikan. “Sistem zonasi dan kuota penangkapan ikan, ditambah pajak PNBP hingga 10%, sangat membebani kami. Selain itu, banyak kapal yang surat izinnya akan habis Desember ini, sehingga situasi semakin sulit,” ungkapnya.
Menanggapi situasi ini, AKBP Suratno menyatakan bahwa Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan patroli perairan, dialog dengan masyarakat, serta edukasi tentang aturan perikanan dan mekanisme penyelesaian masalah secara damai.
“Kami berharap nelayan dapat menyampaikan aspirasi sesuai aturan yang berlaku tanpa melakukan tindakan yang berpotensi merusak fasilitas umum atau memicu kekerasan. Hal ini penting untuk menghindari kerugian bagi semua pihak, baik nelayan, aparat, maupun pemerintah,” tegas AKBP Suratno.
H. Suryadi menyambut baik langkah deteksi dini yang dilakukan Ditpolair dan menyatakan kesiapan DPC HNSI Tegal untuk bekerja sama menjaga stabilitas kamtibmas. “Kami berharap Ditpolair dapat membantu menciptakan rasa aman bagi nelayan serta menjadi penghubung dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Dari diskusi ini, dihasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:
1. Peningkatan sosialisasi kepada nelayan terkait peraturan perikanan.
2. Pembukaan jalur komunikasi efektif antara nelayan dan pemerintah.
3. Penyelesaian masalah melalui dialog tanpa aksi yang merugikan masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan stabilitas kamtibmas di wilayah perairan dapat terjaga dan kesejahteraan nelayan meningkat.(Panji)
