Ungaran|HarianWAWASAN.com-Stunting perlu menjadi perhatian bersama yang harus melibatkan lintas sektor dan dukungan secara penuh dari masyarakat, Untuk itu Tuti Nusandari Roosdiono anggota DPR RI Komisi IX fraksi PDI Perjuangan bersama BKKBN sebagai mitra komisi IX DPR RI adakan Sosialisasi Dan KIE Program Penurunan Percepatan Stunting di Gedung NTS Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Rabu ( 26/11/2023).
Tuti Nusandari mengatakan Sosialisasi hari ini dilakukan atas kerjasama kami selaku Anggota Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja kami yaitu BKKBN. Salah satu program kerja kami di Komisi IX DPR RI untuk keluarga Indonesia adalah bagaimana kami dapat bersinergi dengan BKKBN untuk penguatan program penurunan stunting
Targetkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 yang mana pada tahun 2021 angka prevalensi stunting masih sebesar 24,4 persen artinya kita hanya punya waktu sekitar tahun lagi untuk mencapai angka 14 persen.
" Masalah stunting perlu menjadi perhatian bersama yang harus melibatkan lintas sektor dan dukungan secara penuh dari masyarakat, karena anak yg stunting perkembangan kecerdasannya tidak bisa optimal sampai ia nanti dewasa", tambah Tuti.
Saat ini ibu Puan Maharani selaku ketua DPR RI juga sedang mengupayakan untuk mengesahkan RUU KIA (Kesejahteraan Ibu dan Anak) salah satu pembahasan di dalam RUU ini adalah tentang cuti melahirkan selama 6 bulan sehingga di harapkan ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu dan masyarakat pada umumnya.
Nathalia Damayanti S.E., M.M., Kepala Bidang KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang sebagai narasumber mengatakan kurang pahamnya masyarakat dalam pola asuh, antara lain pemberian Asi Eksklusif pada bayi, kurangnya asupan gizi pada anak. Selain itu akses air bersih juga menjadi salah satu penyebab stunting.(Tri)
